Bola.net - Lima pebasket Jawa Tengah tidak bisa diturunkan selama
Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Hakim yang melarang pemain tampil karena tersandung masalah status
transfer.
"Setelah didesak terus-menerus, pada Sabtu (8/9) sekitar pukul 21.30 WIB surat keputusan itu baru kami terima. Surat itu menyatakan lima pemain Jawa Tengah tidak diperbolehkan tampil," kata Technical Delegate Bola Basket PON XVIII Agus Mauro di Pekanbaru, Minggu (9/9).
Selain lima pemain Jawa Tengah, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa satu pemain putri Kalimantan Timur tidak diperbolehkan membela daerahnya.
Munculnya surat keputusan tersebut bermula dari protes yang diajukan KONI Jawa Timur kepada KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur terkait status pemain di kedua daerah yang dinilai tidak sah.
Meskipun surat keputusan tersebut sudah muncul, Agus tetap menyayangkan sikap dari KONI Jawa Timur yang baru mengajukan keberatan terhadap status pemain di tim Jawa Tengah dan Kalimantan Timur tersebut pada Rabu (5/9) atau sehari sebelum technical meeting.
"Jika memang ada sanggahan atau keberatan seperti itu, maka seharusnya diajukan beberapa bulan sebelumnya. Apalagi, tim keabsahan pemain PB PON sudah menetapkan nama-nama pemain pada 29 Agustus," katanya.
Dalam keputusan tim keabsahan, nama-nama pemain yang digugat tersebut terdaftar sebagai pemain yang membela Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, Agus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) mengatakan akan memberikan sanksi administratif kepada Pengprov Perbasi Jawa Timur karena dinilai tidak memiliki semangat untuk menyukseskan PON.
"Persiapan PON sudah dilakukan sejak empat tahun lalu. Harusnya, semua pihak bisa menjaga semangat kebersamaan ini sehingga PON berjalan dengan baik," katanya.
Agus berharap, kejadian seperti itu tidak lagi terjadi pada penyelenggaraan PON selanjutnya dan tidak terjadi pada cabang olahraga lainnya.
Mengenai kemungkinan banding yang akan diajukan oleh KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur, Agus mengatakan bahwa pengajuan gugatan itu tetap bisa dilakukan.
"Jika nanti KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur menang, maka Dewan Hakim harus mencabut surat keputusan tersebut sekaligus merehabilitasi nama-nama pemain yang dilarang tampil," katanya.
Sementara itu, Manajer Tim Jawa Tengah Poa Seng Goeng mengatakan lima pemain yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya sudah bergabung dengan Jawa Tengah lebih dari dua tahun lalu dan bisa dibuktikan dengan administrasi kependudukan yang dimiliki.
"Sebenarnya, pemecahan masalah ini mudah. Tinggal datang ke kantor administrasi kependudukan untuk menunjukkan identitas pemain," katanya yang mengaku sudah membiayai kelima pemain itu sejak empat tahun lalu.
Oleh karena itu, Poa mengusulkan agar salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemain adalah keabsahan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
"Jika itu sudah menjadi syarat, maka pemain pun tidak akan berani melakukan tindakan melanggar hukum untuk bisa terdaftar sebagai warga suatu daerah. Jika terbukti, maka pemain bisa saja didiskualifikasi bahkan menjalani hukuman karena melanggar undang-undang," katanya. (ant/kny)
"Setelah didesak terus-menerus, pada Sabtu (8/9) sekitar pukul 21.30 WIB surat keputusan itu baru kami terima. Surat itu menyatakan lima pemain Jawa Tengah tidak diperbolehkan tampil," kata Technical Delegate Bola Basket PON XVIII Agus Mauro di Pekanbaru, Minggu (9/9).
Selain lima pemain Jawa Tengah, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa satu pemain putri Kalimantan Timur tidak diperbolehkan membela daerahnya.
Munculnya surat keputusan tersebut bermula dari protes yang diajukan KONI Jawa Timur kepada KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur terkait status pemain di kedua daerah yang dinilai tidak sah.
Meskipun surat keputusan tersebut sudah muncul, Agus tetap menyayangkan sikap dari KONI Jawa Timur yang baru mengajukan keberatan terhadap status pemain di tim Jawa Tengah dan Kalimantan Timur tersebut pada Rabu (5/9) atau sehari sebelum technical meeting.
"Jika memang ada sanggahan atau keberatan seperti itu, maka seharusnya diajukan beberapa bulan sebelumnya. Apalagi, tim keabsahan pemain PB PON sudah menetapkan nama-nama pemain pada 29 Agustus," katanya.
Dalam keputusan tim keabsahan, nama-nama pemain yang digugat tersebut terdaftar sebagai pemain yang membela Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, Agus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) mengatakan akan memberikan sanksi administratif kepada Pengprov Perbasi Jawa Timur karena dinilai tidak memiliki semangat untuk menyukseskan PON.
"Persiapan PON sudah dilakukan sejak empat tahun lalu. Harusnya, semua pihak bisa menjaga semangat kebersamaan ini sehingga PON berjalan dengan baik," katanya.
Agus berharap, kejadian seperti itu tidak lagi terjadi pada penyelenggaraan PON selanjutnya dan tidak terjadi pada cabang olahraga lainnya.
Mengenai kemungkinan banding yang akan diajukan oleh KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur, Agus mengatakan bahwa pengajuan gugatan itu tetap bisa dilakukan.
"Jika nanti KONI Jawa Tengah dan KONI Kalimantan Timur menang, maka Dewan Hakim harus mencabut surat keputusan tersebut sekaligus merehabilitasi nama-nama pemain yang dilarang tampil," katanya.
Sementara itu, Manajer Tim Jawa Tengah Poa Seng Goeng mengatakan lima pemain yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya sudah bergabung dengan Jawa Tengah lebih dari dua tahun lalu dan bisa dibuktikan dengan administrasi kependudukan yang dimiliki.
"Sebenarnya, pemecahan masalah ini mudah. Tinggal datang ke kantor administrasi kependudukan untuk menunjukkan identitas pemain," katanya yang mengaku sudah membiayai kelima pemain itu sejak empat tahun lalu.
Oleh karena itu, Poa mengusulkan agar salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemain adalah keabsahan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
"Jika itu sudah menjadi syarat, maka pemain pun tidak akan berani melakukan tindakan melanggar hukum untuk bisa terdaftar sebagai warga suatu daerah. Jika terbukti, maka pemain bisa saja didiskualifikasi bahkan menjalani hukuman karena melanggar undang-undang," katanya. (ant/kny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar